JisProkota.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo menggelar Workshop dan Dialog Interaktif bertajuk “Membangun Komunikasi Efektif antara Pemerintah dan Wartawan”, Kamis (18/12). Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers, sekaligus mendorong keterbukaan informasi publik serta peningkatan literasi informasi masyarakat.
Workshop berlangsung di Gedung Paseban Sena, jalan Suroyo, Kota Probolinggo, dibuka Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin. Hadir sebagai narasumber Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Mellina Nawang Wulan dan Aman Suryaman dari Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.
Dialog interaktif tersebut diikuti perwakilan berbagai organisasi wartawan di Kota Probolinggo, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jurnalis Probolinggo Kota (JISPRO), Forum Wartawan Mingguan Probolinggo (F-WAMIPRO), dan Aliansi Wartawan Probolinggo Raya (AWPR).
Dalam sambutannya, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang efektif dan keterbukaan informasi antara pemerintah dan media massa. Menurutnya, hubungan yang harmonis dan profesional akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Sinergi antara pemerintah dan wartawan diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan ini, kami berharap literasi informasi masyarakat semakin kuat dan memberi manfaat positif bagi Kota Probolinggo,” ujar Aminuddin.
Sementara itu, Aman Suryaman menilai hubungan antara pemerintah dan media sejatinya sudah berjalan cukup baik. Tantangan ke depan, kata dia, bukan lagi membangun relasi dari nol, melainkan peningkatan komunikasi lebih efektif, setara, dan memahami peran masing-masing.
Mantan Kepala Diskominfo Kota Probolinggo ini menyoroti perbedaan persepsi dan ritme kerja antara pemerintah dan wartawan yang kerap memicu miskomunikasi. Oleh karena itu, forum dialog dinilai penting sebagai ruang untuk menyamakan pemahaman.
“Demokrasi bergantung pada informasi yang akurat. Data harus diolah dengan baik sebelum disampaikan kepada publik, agar informasi yang disebarluaskan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Mellina Nawang Wulan menekankan, komitmen lembaga peradilan dalam keterbukaan informasi publik melalui media. Ia berharap ke depan terbangun mekanisme komunikasi yang lebih terkoordinasi, sehingga wartawan tidak mengalami kendala dalam mengakses informasi, terutama di pengadilan.
Ia juga membuka peluang kerja sama dengan media, khususnya dalam rangka sosialisasi kebijakan dan regulasi baru, termasuk penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Menurutnya, pemanfaatan media daring dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk menjangkau masyarakat luas.
Workshop kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi serta sesi tanya jawab dan diskusi interaktif antara narasumber dan para wartawan. Plt Kepala Diskominfo Kota Probolinggo menyampaikan harapannya agar kegiatan ini mampu membangun komunikasi yang berkelanjutan.
“Melalui workshop dan dialog interaktif ini, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang transparan, kolaboratif, dan kondusif dalam mendukung pembangunan Kota Probolinggo,” pungkasnya.
